Junta Militer Myanmar Sandera 100 Anggota Keluarga Aktivis

Jakarta, CNN Indonesia --

Junta militer Myanmar dilaporkan menyandera lebih dari 100 orang warga sipil termasuk anak-anak, yang merupakan anggota keluarga aktivis.

Menurut Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik (AAPP), sejak Februari hingga September, junta Myanmar telah menyandera 177 orang. Namun, baru 40 orang di antaranya yang dibebaskan, sementara 137 lainnya masih ditahan.

Sebagaimana dilansir The Irrawady, dari 177 orang tadi, 15 diantaranya adalah anak-anak. Sembilan dari mereka telah dibebaskan, menyisakan enam anak masih ditahan.

Istri dan putra dari seorang aktivis bernama Ko Kyaw Minn Htut dilaporkan ditangkap pada Minggu (5/9). Keesokan harinya, Ko Kyaw Minn Htut, saudara laki-lakinya, dan pamannya ditahan di Monywa, Wilayah Sagaing.

"Anak berusia 2 tahun itu belum dibebaskan, dan keberadaan mereka masih belum diketahui. Tampaknya Ko Kyaw Minn Htut menyerahkan diri setelah mengetahui bahwa istri dan anaknya disandera," kata kerabatnya.

Dalam kasus lain, pasukan junta menahan tiga putra aktivis yang berusia 17, 13, dan 11 tahun. Salah satu anak telah dibebaskan, tetapi dua anak lainnya masih ditahan di kantor polisi Kotapraja Ingapu.

Aktivis hak asasi manusia menilai tindakan ini sebagai pelanggaran terhadap hak anak dan hukum kemanusiaan internasional.

"(Junta) hanya ingin menggunakan mereka sebagai pencegah (kegiatan anti-rezim orang tua mereka)," kata aktivis HAM yang enggan disebut namanya.

Politik Myanmar saat ini sedang mengalami gejolak. Pertarungan antara militer dan anti-junta di negara itu masih terus berlangsung.

[Gambas:Video CNN]

Pemerintah tandingan Myanmar, Pemerintah Persatuan Nasional (NUG), menyerukan perang melawan junta militer dan menyatakan status darurat negara itu.

Menanggapi berbagai kemelut ini, beberapa negara di Asia Tenggara dan Barat mendesak Myanmar untuk menyelesaikan masalah tanpa kekerasan.

Kisruh ini terjadi setelah junta militer melakukan kudeta terhadap pemerintahan sipil Mynamar yang dipilih secara demokratis, yakni di bawah Aung San Suu Kyi.

Junta militer melakukan kudeta karena menganggap hasil pemilu yang dimenangkan Suu Kyi ini sebagai bentuk kecurangan.

(pwn/has)