Alasan Gerindra Tolak Hak Interpelasi DPRD Sulbar Sahrir Hamdani Kenapa Tidak bentuk Pansus Dulu

TRIBUN-SULBAR.COM, MAMUJU- Mayoritas anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DRPD) Sulawesi Barat menggulirkan hak interpelasi kepada Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar (ABM).

Keputusan ini muncul, sebagai buntut penolakan ABM menandatangani dana hibah Rp130 miliar.

Hanya fraksi Gerindra tidak ikut menyepakati hak interpelasi tersebut.

Baca juga: Gubernur Tidak Tandatangani Dana Hibah Rp 130 Miliar, DPRD Sulbar Pakai Hak Interpelasi

Ketua Fraksi Gerindra Sahrir Hamdani mengatakan, dia melihat ada unsur politik dalam hak interpelasi.

"Kalau tidak ada unsur politiknya, kenapa tidak dibentuk pansus dulu,"kata Sahrir, Senin (2/8/2021).

Lebih lanjut dikatakan pimpinan DPRD Sulbar gagal berkomunikasi ke Pemprov Sulbar.

"Hak interpelasi tidak akan bergulir kalau apa yang diperjuangkan pimpinan itu membuahkan hasil. Tapi kebuntutan komunikasi makanya mereka gagal," tambahnya.

Sahrir mengungkapkan secara kelembagaan dia mendukung, namun tidak sepakat hak interprlasi digulirkan.

"Dari sisi ide dan gagasan, saya sepakat. Tapi caranya yang saya anggap politis. pimpinan hendaknya merubah pola komunikasinya. Kalau emosional maka anggota juga terpancing untuk emosional," ungkap Sahrir.

Sementara itu, dana hibah merupakan masalah bersama karena masyarakat menunggu janji-janji DPRD termasuk anggota fraksi Gerindra.

"Mereka berapologi ke gubernur bahwa ada lembaran disposisi yang hilang. Padahal disposisi dan proposal itu satu bagian yang tidak dipisahkan. Kalau dimakan rayap, luar biasa rayap kita di Sulbar ini yang terlibat langsung dalam kospirasi kita hari ini," ujarnya.

Sebelumnya, Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar menuturkan tidak menandatangani dana hibah tersebut karena tidak ingin tersandung hukum.

"Saya tidak mau melanggar hukum dan tentunya saya yang akan bertanggungjawab," ucap Gubernur setelah menghadiri acara di Gedung Asrama Haji, Rabu (28/7/2021). (*)

Share this post