Pemerintahan Boris Johnson di Inggris Digoyang Isu Korupsi

Jakarta, CNN Indonesia --

Pemerintahan Perdana Menteri Inggris Boris Johnson tengah diterpa isu dugaan korupsi. Hal itu mencuat setelah laporan investigasi media massa Inggris yang menemukan fakta bahwa penyumbang utama untuk Partai Konservatif ditawari kursi di Majelis Tinggi Parlemen.

Pemerintahan Johnson diduga telah terlibat dalam pertikaian korupsi selama seminggu terakhir. Dia terpaksa membatalkan rencana yang akan digulirkan melalui parlemen untuk melindungi salah satu anggota parlemennya yang ditemukan telah melanggar aturan lobi.

The Sunday Times melaporkan bahwa semua kecuali satu dari 16 bendahara Partai Konservatif selama dua dekade terakhir telah menyumbangkan lebih dari 3 juta pound (Rp57,9 miliar) kepada partai. Mereka lalu telah ditawari kursi di majelis tinggi parlemen Inggris.

Peran bendahara Partai Konservatif telah menjadi pekerjaan yang paling mulia di Inggris, dilaporkan surat kabar itu, dibandingkan dengan peran para pemimpin lembaga negara dan organisasi amal dan bahkan mantan perdana menteri.

Namun, Menteri Lingkungan George Eustice menolak tuduhan itu, mengatakan kepada BBC: "Mereka adalah dermawan yang memberikan sejumlah besar dana untuk amal, yang telah sangat sukses dalam bisnis, sehingga atas dasar itu harus dipertimbangkan untuk duduk di majelis tinggi."

Eustice juga menggambarkan kehebohan atas anggota parlemen dari Partai Konservatif Owen Paterson sebagai sebuah 'kemurkaan untuk perkara yang sepele'.

Paterson mundur dari parlemen setelah pemerintah mengurungkan rencana merombak sistem untuk memerangi korupsi parlemen.

Perselisihan tersebut telah menimbulkan pertanyaan baru tentang etika Johnson. Dia telah menghadapi tuduhan kesalahan lainnya, termasuk rencana agar donatur partai diam-diam menyumbang buat renovasi kediamannya yang mewah di Downing Street. Johnson mengatakan pemerintah mengikuti aturan dalam perbaikan tersebut.

Diketahui, berdasarkan survei politik, Opinium untuk surat kabar Observer menemukan peringkat dukungan terhadap pribadi Johnson telah jatuh ke level terendah, menurut jajak pendapat Opinium untuk surat kabar Observer, sementara keunggulan Partai Konservatif atas Partai Buruh telah turun menjadi satu poin persentase.

Parlemen akan mengadakan debat darurat tentang standar-standar (etika) pada Senin (8/11) ini.

"Perdana menteri merusak reputasi demokrasi dan negara kita," kata pemimpin Partai Buruh Keir Starmer, Minggu.

"Ini adalah pola perilaku dari seorang perdana menteri yang tidak tahu bagaimana menegakkan standar dalam kehidupan publik," imbuhnya.

(Reuters/kid)

[Gambas:Video CNN]