Soal Pembentukan Provinsi Cirebon Pisah Dari Jabar Begini Kata Sejumlah Anggota DPRD Jabar

Laporan Wartawan TribunJabar.id, Muhamad Syarif Abdussalam

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Sejumlah Anggota DPRD Jabar menilai wacana pembentukan calon persiapan daerah otonomi baru (DOB) Provinsi Cirebon sah-sah saja mengemuka.

Namun kini, ada hal yang memiliki urgensi tinggi, yakni penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi.

Seperti diketahui, wacana pembentukan Provinsi Cirebon Raya ini meliputi Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, Indramayu, Majalengka dan Kuningan, atau yang selalu dikenal dengan sebutan Ciayumajakuning.

Baca juga: Ngaku Turunan Nyi Roro Kidul Bisa Cegah OTT KPK, Siska Gasak Duit Anggota DPR RI Rp 4 M

Anggota Komisi I DPRD Jabar Abdy Yuhana mengatakan aspirasi dari masyarakat ini sah-sah saja ya. Namun yang harus diperhatikan, untuk menuju ke pemekaran daerah yang fokus pada provinsi harus melalui berbagai tahap. 

"Saat ini situasi kita sedang menghadapi pandemi, PAD Jabar turun sampai dengan Rp 5 triliun. Jadi saya kira itu dulu yang menjadi fokus DPRD, supaya ekonomi ini bisa tumbuh," ujarnya saat dihubungi, Selasa (28/9).

Ia mengatakan proyeksi APBD Jabar terkoreksi hingga Rp 5 triliun, tepatnya dari sekitar Rp 44 triliun menjadi Rp 39 triliun. Hal ini menyiratkan permasalahan ekonomi yang harus ditanggulangi segera.

Baca juga: Setelah Disaksikan Presiden RI Joko Widodo, Kaum Milenial di Cirebon Antusias Vaksinasi Dosis Kedua

"Turunnya PAD berimplikasi pada program-program pembangunan yang menyentuh masyarakat, termasuk di wilayah Cirebon Raya. Kita fokus menangani pandemi, masyarakat juga katakanlah belum beraktivitas penuh. Jadi untuk saat ini belum ke arah sana tetapi sebagai aspirasi masyarakat ya wajar saja," ucap Abdy.

Wakil Ketua Fraksi Partai Gerindra Daddy Rohanady mengatakan hal ini bukanlah pertama kali terjadi. Beberapa tahun lalu pun pernah ada Panitia Pembentukan Provinsi Cirebon, tetapi isu tersebut kembali redup.

"Saya kira perlu kajian matang, terkait dengan potensi-potensi artinya kan jangan sampai sebatas syahwat politik saja, di tingkat elit menduduki posisi tersebut, tapi buat masyarakat biasa, harus realistis. Kalau membawa kemaslahatan lebih banyak kenapa tidak," katanya.

Ia mengatakan harus ada penghitungan yang matang, jangan hanya mempertimbangan emosional.

Sebelumnya, Sejumlah tokoh masyarakat dan akademisi sepakat membentuk Komite Percepatan Pembentukan Provinsi Cirebon Raya (KP3C). Komite ini mendeklarasikan tengah memperjuangkan pembentukan calon daerah otonomi daerah Provinsi Cirebon.

--

Share this post